Tugas Mikro Ekonomi

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Namun tidak lepas dari itu kebijakan-kebijakan pemerintahpun terlibat didalamnya.

Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan Pajak atau iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal ( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Akan tetapi semua itu belum begitu berjalan sesuai kehendak Pemerintah.

1.3 Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah & Pajak

Peranan kebijakan pemerintah

            Langkah – langkah pemerintah intuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:

Ø  Kebijakan Fiskal

Ø  Kebijakan Moneter

Secara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda atau kurungan penjara) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.

Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan yang terdapat dalam Kebijakan Pemerintah & Pajak adalah :

Yaitu untuk memberikan pengarahan baik untuk kita selaku mahasiswa yang masih dalam tahap belajar maupun orang lain yang membaca makalah ini. Dengan Kebijakan Pemerintah, kita atau orang lain dapat ikut serta dalam pembangunan Negara ini baik melalui Pajak dll.

1.5. Manfaat

Dengan diselesaikanya makalah ini, kami dapat memberikan manfaat antara lain :

1.      Dapat memahami mengenai Kebijkan-kebijakan Pemerintah akan pengaruhnya bagi Negara kita ini.

2.      Dapat mengetahui ruang lingkup yang ada Pada Pemerintahan juga Kebijakan-kebijakannya termasuk pengadaan Pajak.

3.      Juga tahu akan definisi dari Pajak itu sendiri.

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengaruh Pemerintah Dalam Menentukan Kebijkan

Peranan kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan di negara. Baik politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. kebijakan ini terkadang juga membuat sebagian pihak merasa dirugikan karena menghambat jalan mereka.

Dalam hal ini pemerintah memiliki pengaruh penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai ekonomi, antaranya pengangguran dan inflasi.

Langkah – langkah pemerintah intuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:

Ø  Kebijakan Fiskal

Ø  Kebijakan Moneter

2.2. Jenis-jenis Kebijakan Pemerintah

Terdapat dua jenis Kebijakan Pemerintah, antara lain yaitu :

2.2.1.      Kebijakan Fiskal

Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah peneriamaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama dengan Kebijakan Moneter. Perbedaannya terletak pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ).

2.2.2.      Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter (istilah lainnya kebijakan uang ketat) adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (lebih baik) dengan mengatur jumlah uang yang beredar.

Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

2.3. Instrumen Kebijakan Moneter

Ada 4 instrumen kebijakan instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar yaitu :

2.3.1.      Operasi pasar terbuka (open market operation)

Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.

Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

2.3.2.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral.

Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto).          Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya 

2.3.3.      Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

2.3.4.      Imbaunan Moral (Moral Persuasion)

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.

2.4. Kebijakan Moneter dan Keseimbangan Ekonomi: Analisis is-lm

            Dalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat bunga mengidentifikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi. Akibatnya dapat dilihat dari 2 sisi yaitu :

1.      Sisi Output

Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya pertambahan kapasitas produksi menjadi kecil.

2.      Sisi Biaya

Kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pengaruh Pemerintaha Dalam Menentukan kebijakan memiliki peran penting, akan tetapi terkadang ada pula peran yang di rugikan akan kebijakan-kebijakan yang pemerintah laksanakan.

Dalam hal ini Kami menyimpilkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakannya melalui 2 metode, yaitu Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter yang tidak jauh sama penjelasannyaakan tetapi perbedaan dari keduanya terletak pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ).

3.2. Penutup

            Dari tugas makalah tersebut, banyak hal yang dapat kita pelajari. Seperti halnya yang sudah kami harapkan dan sampaikan pada kata pengantar tugas makalah ini, yaitu semoga dengan terselesaikannya makalah ini dapat menambah wawasan kita dan pemahaman kita mengenai Pengaruh Pemerintah Dalam Menentukan Kebijakan & Pajak dan dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai Mahasiswa STIE Bina Bangsa Banten.

            Dan demikian makalah yang dapat kami buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati atau belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan, kami mohon maaf. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun kami agar dalam tugas-tugas selanjutnya kami dapat menyelesaikannya dengan lebih baik lagi.